39Gabung1.jpg

Komisi VI Sepakat Bentuk Panja BP Batam

Share with:


Anggota Komisi VI  sepakat untuk membentuk Panja pengelolaan Badan Pengusahaan (BP) Batam. Kesepakatan ini didasarkan karena lambatnya perkembangan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam yang telah diberi jangka waktu 70 tahun. Kawasan tersebut meliputi Pulau Batam, Pulau Tonton, Pulau Setokok, Pulau Nipah, Pulau Rempang, Pulau Galang dan Pulau Galang Baru, sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2007. Hal ini mengemukan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi VI DPR dengan BP Batam, Rabu (3/6).

Menurut anggota Fraksi Nasdem, Nyat Kadir, permasalahan Batam adalah regulasi dari pusat sesuai dengan UU Nomor 53 Tahun 1999. Sayangnya, di dalamnya tidak diatur secara jelas kewenangan antara BP Batam dan Pemerintah Kota Batam. Implikasinya sering terjadi gesekan, seperti kasus pengelolaan Rempang-Galang yang sampai sekarang masih menjadi polemik.

“Padahal itu kan masalah sederhana, hanya tinggal membagi kewenangannya saja dari pusat. Jadi memang perlu komisi VI membentuk Panja, untuk mengumpulkan persoalan yang terjadi disana,” tegas pemilik gelar Datok dari Lembaga Adat Melayu ini.

Anggota Fraksi NasDem lainnya, Slamet Junaidi, memberikan pandangan lain berkaitan dengan tidak maksimalnya kinerja BP Batam. Menurutnya, jangan-jangan perlu ada pembahasan ulang regulasi yang telah ada.

“Apa penyebab kinerja BP Batam tidak dapat maksimal, katanya, di antaranya karena terbatasnya peraturan perundang–undangan yang ada saat ini seperti UU 44/2007 tentang Kawasan Perdagangan bebas dan Pelabuhan bebas, apa UU ini Perlu direvisi?” kata Junaidi.

Junaidi juga menekankan bahwa BP Batam merupakan mitra dari DPR, bukan DPRD. Oleh karena itu ia memiliki posisi yang setara dengan kementrian.

“Penyebab kinerja BP batam tidak maksimal karena BP batam berada dibayang–bayang kebijakan gubernur. Hal ini terjadi karena Keppres No. 9/2008 yang mencantumkan bahwa Dewan Kawasan dipimpin langsung oleh Gubernur, tidak seperti periode–periode sebelumnya, dimana BP Batam langsung dibawah presiden dan dapat berkordinasi langsung dengan kementrian dan lembaga untuk memperkuat program–program BP Batam,” jelas Junaidi.

BP Batam merupakan perubahan dari otorita Batam yang diatur dala PP 46 Tahun 2007. BP Batam mendapat kewenangan dari pemerintah khususnya Departemen Perdagangan didalam mengeluarkan perijinan lalu lintas keluar masuk barang diataranya IP Plastik dan Scrap Plastik, Perijinan IT-PT, Perijinan IT Cakram, Perijinan IT Alat Pertanian, Perijinan IT Garam Perijinan, Mesin Fotocopy dan printer berwarna, Perijinan Pemasukan Barang Modal Bukan Baru, Perijinan Bongkar Muat, Pelabuhan Khusus, Perijinan Pelepasan Kapal Laut.