42Amel-21.jpg

Hadapi MEA, Kemenaker Diminta Revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLH)

Share with:


Jakarta – Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) akhir Desember 2015, Indonesia perlu meningkatkan daya saing masyarakat, termasuk tenaga kerjanya. Hal ini mencuat dalam rapat kerja komisi IX DPR dengan Kementerian Ketenagakerjaan, Rabu (3/5).

Menyikapi hal tersebut, anggota Komisi IX Fraksi NasDem, Amelia Anggraini, menegaskan perlunya revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) untuk hadapi MEA. Menurutnya, revitalisasi BLK sangat penting untuk percepatan kompetensi dan sertifikasi tenaga kerja. “Selain itu, menurut saya BLK itu juga penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia,” tambahnya.

Amelia memandang BLK-BLK yang ada saat ini masih kurang maksimal baik peralatan, modul serta minimnya tenaga instruktur.

Ia mengingatkan, dalam rapat dengan Kementerian Ketenagakerjaan terdahulu (25/5), sudah disampaikan lima aspek yang perlu di revitalisasi dari BLK. “Pertama, Program Pelatihan, kedua, Sarana dan Prasana Pelatihan, ketiga, SDM Pelatihan, keempat, Manajemen Mutu, dan kelima, Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan,” jelasnya.

Legislator dari dapil Jateng VII ini juga menekankan perlunya alokasi anggaran yang tepat untuk merealisasikan program peningkatan kualitas tenaga kerja Indonesia. Ia menyangsikan rencana anggaran yang disampaikan Kementerian Ketegakerjaan dalam rapat kerja dengan komisi IX, mampu meningkatkan kualias tenaga kerja. Menurutnya tidak ada peningkatan anggaran yang signifikan di Ditjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas (BINALATTAS) untuk merevitalisasi BLK.

“Saya agak sanksi dari gambaran anggaran yang naiknya sangat minim tersebut untuk revitalisasi BLK. Sehingga apa yang diharapkan dari program Nawacita, untuk membuka lapangan hingga 10 juta orang hingga 2019, sepertinya akan sulit terpenuhi dengan minimnya anggaran revitalisasi BLK,” cetus Amelia. Srikandi Politisi NasDem ini, meminta Kementerian Ketenagakerjaan menjadikan revitalisasi BLK sebagai leading sector programnya.

Dalam kesempatan rapat dengan komisi IX, Rabu (3/6), Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri menyampaikan besaran pagu indikatif pembiayaan Rencana Kerja Program (RKP) Kementerian Tenaga Kerja dalam RAPBN 2016 sebesar 4.4 Trilyun lebih. Dari pagu ini, alokasi untuk revitalisasi BLK hanya meningkat 100 Milyar dari sebelumnya 1,6 Triliyun menjadi 1, 7 Triliyun.

Rapat komisi IX dan Kementerian Ketenagakerjaan berakhir dengan dimasukkannya usulan revitalisasi BLK menjadi program prioritas kementerian pada 2016.