53Irma1.jpg

DPR Ngotot Perjuangkan Maksimal Tiga Persen Iuran Jaminan Pensiun Buruh

Share with:


Jakarta – Belum kunjung di tekennya peraturan pemerintah tentang iuran jaminan pensiun membuat rencana implementasi BPJS Ketenagakerjaan 1 Juli 2015 nanti menjadi sorotan DPR. Permasalahan porsi pembayaran iuran yang masih belum memperoleh titik temu dikhawatirkan menjadi bahan negosiasi yang merugikan salah satu pihak, pengusaha dan pekerja.

Sebagai informasi, pembahasan terhakhir dikalangan pemerintah proporsi iuran yang akan diusulkan pemerintah adalah 5% menjadi kewajiban pengusaha dan 3% menjadi kewajiban pekerja yang dipotong dari gaji.

Menyikapi hal ini, anggota komisi IX Fraksi NasDem, Irma S Chaniago , menegaskan angka delapan persen, merupakan angka yang paling proporsional. 

“Jika proporsinya  diubah menjadi buruh harus membayar satu persen kemudian pengusaha membayar sebesar tujuh persen atau malah diturunkan besaran iuran hanya satu setengah persen, maka saya berkeyakinan akan mandek lagi, karena tidak akan menemukan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja ”, tegasnya.

Sebenarnya, besaran iuran jaminan pensiun sebesar delapan persen, tersebut sudah hampir bulat di usulkan di tingkat Kemenaker, Kemenkum dan HAM, Kemenkeu, DJSN, OJK dan BPJS Ketenagakerjaan. Komposisinya tiga persen dibayarkan oleh pekerja dan lima persen pemberi kerja. Namun hal ini belum kunjung disetujui oleh pengusaha maupun sebagian kelompok buruh.

Sebagai aktivitis buruh, Irma menegaskan bahwa angka yang harus dibayarkan oleh pekerja (buruh) sebesar tiga persen dari UMR , merupakan angka maksimal.

“Angka tiga persen bagi buruh itu tidak bisa ditambah lagi, sedang kalau presentase pengusaha silahkan saja ditambah. Oleh sebab itu saya akan terus memperjuangkan  angka tiga persen tersebut”, tegasnya.

Satu dari empat Srikandi Fraksi NasDem ini juga menyayangkan jika pembagian prosentase itu masih dipersoalkan kembali. “Kalau besaran ini dimentahkan lagi, maka akan jadi mundur kembali ke belakang. Jika ini sampai terjadi, maka pihak yang mendapatkan dampak kerugiaannya adalah pihak pekerja (buruh)”, cetusnya.