52Pake1.jpg

Tak Puas Turunkan BPIH, NasDem Naikkan RUU Haji dan Umroh

Share with:


Jakarta, Sukses menurunkan ongkos naik haji, tidak membuat anggota Panja Haji Fraksi NasDem, Choirul Muna, puas diri. “Target selanjutnya adalah mendorong pengesahan UU Pengelolaan Ibadah Haji dan Umroh,” tegasnya.

Ditemui sebelum rapat internal komisi, Senin (25/5), Anggota Komisi VIII Fraksi NasDem Choirul Muna, menegaskan perlunya DPR mengesahkan RUU Haji dan Umroh menjadi Undang Undang.  “Dalam UU Haji dan Umroh ini nanti akan ada satu badan khusus pengelola ibadah haji. Badan ini langsung di bawah presiden. Nantinya dana dan pengelola ibadah haji lainnya akan dikelola khusus oleh satu badan ini,” jelasnya.

Politisi NasDem yang juga pemimpin pesantren ini, menjelaskan bahwa sebenarnya masih ada banyak masalah yang perlu diselesaikan untuk urusan haji dan umroh. Ada masalah pengelolaan DAU, dana optimalisasi dan dana Inderect Cost yang belum selesai dicarikan solusi.

“Kemarin yang kita bahas dan ketuk bersama untuk menurunkan ONH adalah direct costnya, tetapi indirect cost-nya belum. Ini semata-mata untuk menurunkan biaya perjalanan ibadah haji. Kita perlu tekan kembali penggunaan dana optimalisasi agar dapat lebih kecil lagi. Sekarang ini yang akan ditekan Inderect costnya,” tegasnya.

Legislator asal Jawa Tengah ini mengingatkan turunnya biaya penyelenggaraan haji bukan berarti menurunkan kualitas prima layanan. Choirul Muna memberi perhatian serius soal penyelenggaraan Balai Pengobatan Haji (BPHI) yang terdapat di Mekah dan Madinah.

Choirul Muna berharap kualitas pelayanan balai pengobatan haji terus meningkat. Saat ini yang diutamakan berangkat haji adalah jamaah yang sudah lansia. Karena haji adalah ibadah fisik, maka kesehatan calon jamaah haji harus prima. “Ini perlu dukungan balai pengobatan dengan pelayanan prima.” Persoalan ini yang akan kita perjuangkan untuk diselesaikan. “Nanti komisi VIII harus didorong kerjasama dengan komisi IX, untuk mengundang menteri kesehatan membahas balai pengobatan haji,” cetusnya.

Selain itu, kiyai ini juga menaruh perhatian pada soal pelaksanaan umroh. “Ini belum tersentuh. Pemerintah perlu mengoptimalkan dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU) di Kementerian Agama.

Akhir-akhir ini banyak sekali problem yang muncul dalam penyelenggaraan umroh. Ada yang jadi korban penipuan. Bahkan tragisnya, ada kasus jemaah ditelantarkan begitu saja, tanpa pendampingan usai melaksanakan umroh. “Dan masih banyak lagi masalah lainnya. Hal ini juga perlu penanganan serius,” ujar Choirul prihatin. Menurutnya, optimalisasi BPHI ini nantinya juga dapat dimanfaatkan oleh jamaah umroh. “Paramedisnya bisa melayani setiap hari dan kemudian dokternya juga tidak hanya setahun sekali, tetapi bisa melayani jamaah umroh yang ada di sana setiap hari,” jelasnya.

Untuk diketahui jamaah umroh sampai hari ini sudah ada 500.000 orang dan diprediksi akan mencapai lebih dari 1 juta orang pada akhir tahun nanti. “Besarnya jumlah pesertanya ini, soal kesehatan ini menjadi penting untuk dikawal,” pungkasnya.