40sosialisasi-4-pilar-kirim-ote1.jpg

Syarif Alkadrie Dukung Penguatan Fungsi Ombudsman

Share with:


Pontianak – Masyarakat kian menyadari pentingnya keberadaan Ombudsman sebagai lembaga negara pengawas pelayanan publik. Selama ini, evaluasi dan masukan terkait kualitas pelayanan publik lebih banyak berakhir di masyarakat saja. Syarif Abdullah Alkadrie, Sekretaris Fraksi NasDem dalam kunjungan reses kali ini mengapresiasi masyarakat Kalimantan Barat atas kesadaran tersebut. “Ya, Ombudsman Kalbar menerima ratusan laporan dan pengaduan terkait pelayanan publik. Hal ini tentu baik bagi perbaikan sistem birokrasi dan evaluasi,” ujar Ketua DPW Partai NasDem Kalimantan Barat ini.

Kunjungan Syarif ke Ombudsman Kalbar pada Senin (11/05) lalu disambut dengan diskusi hangat oleh Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalbar, Agus Priyadi. Agus memaparkan jenis-jenis pengaduan masyarakat yang masuk, mulai dari isu pegawai honorer Kategori 2 (K2) sampai soal pertanahan.

Agus mengungkapkan bahwa persoalan tanah merupakan aduan terbanyak dari warga. “Hal ini disebabkan kurangnya tenaga juru ukur dari badan pertanahan, hingga kasus sertifikat yang tumpang tindih akibat regulasi yang juga beririsan,” jelasnya. Selain itu, juga persoalan tenaga honorer yang menjadi fenomena tak hanya di Kalbar tapi hampir di seluruh Indonesia. Seperti tenaga honorer K2 yang diangkat per 1 Januari 2005 dan memang tidak mendapat upah dari APBD/APBN. Dan agar bisa menjadi PNS, mereka harus mengikuti tes. Namun di lapangan, tak sedikit masyarakat mengadu ke Ombudsman, karena ini menyangkut jaminan lapangan kerja dan kesejahteraan.

Syarif pun mendengarkan paparan Agus dengan seksama, karena perihal aduan-aduan yang disebutkan Agus juga bersinggungan dengan Komisi II. Laporan masyarakat yang tercatat di Ombudsman menjadi catatan yang akan dibahasnya ke forum rapat komisinya di Senayan. Syarif sekaligus menyadari bahwa Ombudsman RI di Kalbar mesti didukung dengan fasilitas penunjang yang sepadan.

“Tentu saja perlu, karena begitu banyak persoalan yang harus diurus terkait pelayanan publik. Mau tak mau memang harus ada perbaikan kualitas fasilitas,” tegasnya. Karena lahirnya Ombudsman merupakan amanat undang-undang nomor 37 Tahun 2008, maka sudah selayaknya lembaga ini mempertegas eksistensi agar masyarakat semakin tahu fungsi dan tugasnya.

“Misalnya masalah pertanahan, kita di Komisi II sedang membahas undang-undang pertanahan. Nantinya kita harapkan status tanah itu ada dua macam saja, tanah hak milik dan hak pakai. Tidak seperti saat ini, ada tanah dengan hak HGU, HPL, dan lain-lain. Sehingga nanti urusannya jadi lebih mudah,” ujar politisi berkacamata yang akrab disapa Ami Dollah ini.

Selain akan membahas isu-isu pelayanan publik, Syarif juga berjanji memperjuangkan dana dukungan untuk kegiatan operasional Ombudsman, baik di pusat maupun di daerah. “Beban kerja sedemikian besar, dengan luasnya wilayah geografis yang harus ditangani, aduan pun tak berhenti masuk. Maka sudah semestinya Ombudsman mendapat perhatian dan dukungan dana yang memadai. Agar pengawasan juga berjalan optimal,” ucap Syarif mantap.