44Chairul-Muna1.jpg

Anggaran 57 Dihapus, Guru Ngaji Harus Bergaji

Share with:


Jakarta – Penghapusan pos anggaran 57 yang merupakan akun bantuan sosial, menimbulkan keresahan bagi guru agama dan guru ngaji di Pondok Pesantren dan Madrasah. Dengan  dihapuskannya anggaran tersebut, guru ngaji terancam tak bergaji.

Demikian keprihatinan Anggota Fraksi NasDem, Komisi VIII, Choirul Muna, mengungkapkan keresahan pemilik Ponpes dan sekolah Madrasah saat turun ke daerah pemilihan dalam resesnya kemarin.

“Pengelola ponpes juga guru di madrasah mengeluhkan dana bantuan sosial juga dana BOS tidak dapat diturunkan, karena pemerintah mengubah aturan pencairannya. Sehingga guru ngaji yang biasanya “bergaji” dari anggaran akun 57, sekarang tidak lagi menerima bantuan,” sesal legislator NasDem dari Dapil Jawa Tengah VI itu. 

Choirul mencontohkan Pondok Pesantren (Ponpes) Mamba’ul Hisan di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Pihak Ponpes mengharapkan adanya bantuan dari Pemerintah untuk ustad-ustad yang mengajar di Ponpes karena selama ini mereka mengajar tanpa dibayar.

Akibat penghapusan akun 57 dan diganti menjadi akun 526, pagu anggarannya diperuntukkan bagi belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat atau pemda. Akun ini memang untuk belanja barang rutin. Sehingga, bantuan kehidupan yang biasa diterima para guru agama tersebut tak lagi dengan uang, tapi barang.

“Hal ini cukup memberatkan bagi para ustad dan guru. Karena toh bantuan barang seperti makanan atau pakaian biasanya didapat dari bantuan masyarakat sekitar. Sedangkan soal bantuan keuangan adalah hal yang lain,” tegas Choirul.

Selain itu, masukan juga datang dari tenaga pengajar Raudlatul Athfal (RA) Magelang. Persoalan kesejahteraan guru masih menjadi kendala dan pokok masukan kepada anggota DPR tersebut dalam masa reses ketiganya itu. “Selama ini, para guru di RA hanya mendapatkan gaji Rp 100.000 rupiah, lho. Sarana dan prasarana penunjang pendidikan juga terbatas. Ini menjadi catatan saya untuk dibahas di Komisi VIII,” tandasnya.

Lebih lanjut Choirul menyebutkan penghapusan akun 57 masih akan ia perjuangkan bersama Komisi VIII DPR untuk dibatalkan. Menurut Choirul permasalahan ini harus dibahas dengan Kementerian Agama, sebagai aspirasi dari akar rumput yang sampai ke tingkat kementerian.

“Bantuan sosial untuk guru madrasah dan guru ngaji tak bergaji mestinya tetap ada. Kita mengharapkan reses ini dapat menjadi masukan mendasar bagi pemerintah ketika akan memutuskan suatu kebijakan,” pungkasnya.