78IMG_39461.jpg

Amelia Anggraini Desak Kemenkes Bentuk Tim Pengawasan BPJS

Share with:


Memasuki masa sidang IV, DPR RI, Senin (18/05), Anggota Komisi IX, Amelia Anggraini mendesak agar Kementerian Kesehatan membentuk tim pengawas pelaksanaan BPJS.

Hal ini disampaikan Amelia juga sebagai reaksi atas pemberitaan, lamanya penanganan ibu hamil di Bekasi yang akhirnya kehilangan bayi kembarnya minggu lalu. Tambahan lagi, sebut Amelia, keluhan soal pelayanan pasien anggota BPJS, juga banyak diterima legislator Fraksi NasDem dari masyarakat di dapilnya ketika reses.

Amelia menyayangkan lambatnya penanganan Ibu Sri Supartini dengan bayi kembarnya yang tak tertolong karena ketaktersediaan inkubator dan bayi yang akan dirawat tidak ditanggung BPJS. Padahal menurutnya, BPJS telah  memiliki kebijakan bahwa bayi yang masih dalam kandungan dapat didaftarkan sebagai peserta kelompok Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU).

“Tujuan BPJS dan sistem yang dibangun sudah bagus. Namun yang kurang adalah sosialisasi. Dan yang terpenting adalah penerimaan rumah sakit atas pasien dengan jaminan BPJS Kesehatan. Tak sedikit saya menerima aduan dari masyarakat mengenai hal ini, juga temuan-temuan di Puskesmas dan RS,” tandas Amelia.

Ia pun menambahkan bahwa Komisi IX dalam masa sidang ini akan membentuk Panja BPJS Kesehatan untuk menindaklanjuti kondisi di lapangan. “Implementasi BPJS, mulai dari kurangnya alat, fasilitas, dan pelayanan kesehatan menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Tak mudah memang menjalankan sistem jaminan kesehatan sebesar ini. Oleh karena itu seharusnya ada tim pengawas sebagai bagian dari evaluasi,” ujarnya.

Menurut Amelia, sistem jaminan kesehatan BPJS termasuk yang terbesar di dunia setelah Amerika Serikat. Dengan jutaan masyarakat yang ditanggung oleh badan ini, maka pihak rumah sakit harus mau proaktif membantu sistem ini terwujud. “Jangan lupa, keberadaan BPJS ini adalah untuk memastikan negara melaksanakan kewajibannya kepada rakyat dalam memenuhi hak hidup yang layak. Itu adalah amanat UUD 45. Dan pihak rumah sakit harus sadar akan tugas besar itu,” tegasnya.

Dalam Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS Kesehatan, Pasal 1 Ayat 4, dijelaskan peserta adalah setiap orang termasuk orang asing yang bekerja paling lambat enam bulan di Indonesia yang telah membayar iuran.

Nah, berdasarkan UU itu, Amelia mengatakan pendaftaran bayi dalam kandungan dilakukan dengan cara mencantumkan data sesuai dengan identitas ibu bayi, dengan nomor KK yang sama. Kemudian, Sambung Amelia, pihak BPJS seharusnya bisa menjelaskan lebih lanjut tentang bagaimana memenuhi kelengkapan administrasi seperti tanggal lahir dan jenis kelamin.

Amelia sangat menyayangkan BPJS belum mampu menyosialisasikan hal krusial ini secara menyeluruh kepada masyarakat. Sehingga tak heran banyak masyarakat yang tidak tahu. Padahal, kebijakan pendaftaran bayi menjadi peserta telah ditegaskan juga dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan.

Harusnya, lanjut Amelia, BPJS bersama Pemda dan kelompok masyarakat menjadi corong sosialiasi, tak ketinggalan pula rumah sakit dan puskesmas. Karenanya, Amelia menunggu panja BPJS di komisinya untuk menyampaikan usulan pembentukan tim ini. “Karena selain penanganan dan sosialisasi yang kurang, pekerjaan rumah BPJS juga masih soal data yang belum bisa terintegrasi dengan data lama di Jamkesmas,” pungkas anggota DPR dari dapil Jateng VII ini.