14Nyat-Kadir1.jpg

Nyat Kadir: Pemotongan DBH Migas, Anambas Terimbas

Share with:


Seiring dengan anjloknya harga minyak dunia, pemerintah pusat memangkas Dana Bagi Hasil (DBH) daerah dari sektor Minyak dan Gas (Migas) melalui Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2105 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015.

Dalam lampiran Perpres tersebut, mengatur perimbangan penerimaan dana antara pusat dan daerah. Akibatnya, salah satu daerah penghasil Migas, Kabupaten Anambas, di Provinsi Kepulauan Riau, menjerit karena kebijakan itu.

Permasalahan tersebut ditemukan Anggota DPR Komisi VI dari Fraksi NasDem, Nyat Kadir, ketika mengunjungi daerah kabupaten terluar itu dalam rangka masa reses ketiganya pada Senin pekan lalu. Sebagai daerah yang kaya minyak, ungkap Nyat Kadir, Kab. Anambas menerima pemotongan DBH Migas hingga sebesar 63 % melalui Perpres tersebut.

Dengar pendapat untuk serap aspirasi itu, diadakan di Aula Kantor Bupati Anambas, Tarempa. Sekitar 40 orang yang mewakili pemerintah daerah dan tokoh masyarakat Anambas, hadir dalam pertemuan tersebut. Nyat Kadir mengatakan bahwa Bupati Anambas, Tengku Mukhtarudin membeberkan, karena pemotongan DBH lewat kebijakan Perpres No. 36 Tahun 2015 itu, pembangunan Anambas terganggu.

Pasalnya, hampir 95 % komponen APBD, Kab. Anambas, berasal dari dana hasil Migas. “Di antaranya adalah program pembangunan tahun tunggal harus ditiadakan. Sementara program tahun jamak yang sedang berjalan saat ini tidak sepenuhnya terbayarkan. Hanya 15 % dari nilai kontrak,” keluh Nyat Kadir terkait aspirasi dari masyarakat daerah pemilihannya itu. 

Dengan tidak berjalannya program rencana pembangunan Tahun 2015, bahkan pertumbuhan ekonomi di Anambas pun akan terimbas. “Ironi memang, daerah yang berpenghasilan minyak dan gas menghadapi kejadian seperti ini,” ujar Nyat Kadir menyayangkan.

Mantan Walikota Batam (2003-2008) itu menegaskan seharusnya pemerintah mempelajari terlebih dahulu, bahwa penerimaan APBD Kab. Anambas bergantung pada DBH, dan tidak dapat disamakan dengan daerah lain yang bukan penghasil Migas. “Dari hasil Migas, Kab. Anambas berkontribusi besar kepada negara dan sudah sewajarnya pemerintah perlu mengapresiasi itu,” tandas Nyat Kadir.   

Sebagai wakil rakyat dari Anambas, Nyat kadir berjanji permasalahan ini akan dibahas dengan kementerian dan komisi di DPR yang terkait. Apalagi, menurut Nyat Kadir, hal ini juga berkaitan dengan daerah-daerah lain yang APBD-nya berasal dari Migas.