89CILINCING-31.jpg

Ahmad Sahroni: Legislator Perlu Belajar Keberhasilan Negara Lain

Share with:


Media Center – Satu minggu ke belakang, media di Indonesia disesaki dengan berita kunjungan Panitia Kerja (Panja) RUU Perbankan Komisi XI DPR RI ke Korea Selatan (Korsel). Yang menjadi sorotan utama adalah soal penggunaan Anggaran sebesar 723 juta lebih guna membiayai 7 hari pembelajaran 9 anggota Komisi XI.

Menanggapi hal ini, Ahmad Sahroni, yang juga anggota Komisi XI Fraksi NasDem, mengatakan anggota Panja Perbankan berangkat ke Korsel dalam rangka studi. “Hasilnya nanti akan dilaporkan ke Komisi XI untuk dibahas dan jadi pertimbangan pembahasan RUU, seperti juga Panja Penerimaan Negara,” ujarnya. 

Ia juga menyampaikan bahwa kunjungan ini sudah direncanakan jauh hari. Apalagi, sambungnya, mengingat mendesaknya perubahan UU Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 yang sudah masuk prolegnas 2015. “Agustus harus sudah selesai dibahas di tingkat Komisi XI dan sudah bisa diajukan ke Sidang Paripurna selanjutnya. Karena, Desember 2015 ini kita sudah masuk dalam pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asia (MEA),” tegas anggota Panja Penerimaaan Negara Komisi XI Fraksi NasDem ini.

Sahroni menyayangkan, pemberitaan yang terlanjur menyudutkan kunjungan para legislator ke Korsel seolah hanya berisi jalan-jalan dan liburan. Padahal, menurut legislator dari Dapil DKI III ini, mereka yang ke Korsel punya tujuan untuk mempelajari sistem perbankan di Korsel secara langsung.

Ia mengingatkan bahwa setelah krisis 1998, Korsel membangun Financial Supervisory Commission (FSC) yang berada langsung di bawah Perdana Menteri, bukan di bawah Kementerian Ekonomi. Pada era awal, peran negara begitu besar dalam mengendalikan FSC melalui struktur Perdana Menteri. FSC membawahi Securities and Futures Commision (SFC) dan Financial Supervisory Services (FSS) yang kemudian membawahi seluruh struktur keuangan negara.

Namun pada 2008, posisi chairman FSC dan Gubernur FSS secara tegas dipisahkan untuk meningkatkan efisiensi dan untuk membedakan secara jelas antara pembuat kebijakan dengan pengawasan pasar keuangan. Selain itu, FSC juga berubah dari badan financial yang supervisory menjadi badan services. “Arah perubahan kebijakan ini perlu dipelajari dari mereka yang terlibat secara langsung,” tandas Sahroni.

Perlu diketahui perbankan Korsel ini dikategorikan sebagai bank dalam tingkat resiko yang moderat dengan sistem operasi yang stabil oleh lembaga Standard and Poors (S&P) pada tahun 2012. “Kondisi ekonomi yang dialami Korsel hampir serupa dengan Indonesia, namun perubahan sistem moneter dan perbankan Korsel dilakukan lebih fundamendal, ini yang perlu dipelajari,” imbuhnya.

Sahroni mengungkapkan bahwa belum lama ini Business Insider memublikasi dampak pemotongan suku bunga Bank Sentral Korsel. Penurunan ini berdampak nyata pada peningkatan Asian stock. Hal ini diikuti oleh berbagai negara di Asia termasuk Jepang.

“Silahkan media mengawasi kerja anggota dewan, namun juga harus sampai pada esensi,” terangnya. Laporan kunjungan kerja harus juga menjadi pertimbangan pengawasan. Kemudian masyarakat juga bisa melihat hasil akhirnya nanti pada legislasi yang dibuat. “Masyarakat sekarang kan sudah pintar dan akses informasi juga terbuka luas, silahkan mengawasi,” tegasnya lagi.

Kecurigaan bahwa kunjungan kerja digunakan sebagai ajang plesiran anggota dewan memang tidak dapat dihindari. Sebenarnya, lanjut Sahroni, tinggal dibuktikan saja apakah benar tiket untuk keluarga anggota dewan yang ikut serta diperoleh dari kas negara atau kas pribadi anggota dewan. “Anggota dewan kan juga manusia, tidak selamanya mereka rapat, sah saja kalau di luar waktu rapat mereka memanfaatkan waktu untuk refreshing,”pungkasnya.