34SYARIF-ABDULLAH1.jpg

Fraksi NasDem Tak Sepakat Rekomendasi Komisi II Terkait PKPU

Share with:


Jakarta – Panja Pilkada terakhir yang digelar Komisi II pada Jumat 24 April lalu ternyata tak membuahkan keputusan yang bulat. Rekomendasi Panja yang membahas Peraturan KPU terkait keikutsertaan parpol dengan persoalan dualisme kepengurusan ini tak sepenuhnya disepakati oleh Fraksi NasDem. Pihak Fraksi NasDem kemudian mengirimkan surat kepada Ketua KPU tertanggal 29 April 2015 untuk memberikan penjelasan terkait sikap fraksi yang berbeda dengan keputusan yang dibacakan oleh Pimpinan Komisi II DPR minggu lalu.

Dalam surat bernomor F.NasDem.203/DPR-RI/IV/2015 ini terdapat empat poin penjelasan. Pertama, penyelesaian perselihan partai politik tetap harus mengacu pada UU no. 2 tahun 2011 tentang Partai Politik. Kedua, perselisihan internal parpol dilakukan berdasarkan AD/ART parpol. Penyelesaian perselisihan internal dilakukan oleh Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh parpol tersebut, dan putusan Mahkamah Parpol bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, sebagaimana yang diatur dalam pasal 32 UU no. 2 tahun 2011 tentang Partai Politik.

Ketiga, meminta kepada Komis Pemilihan Umum agar dalam penyusunan Peraturan KPU tentang Pelaksanaan Pilkada untuk mengambil keputusan tentang perselisihan parpol untuk mendasarkan pada UU no. 2 tahun 2011 tentang Partai Politik. Keempat, KPU dalam mengambil keputusan harus berkoordinasi dengan Pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM untuk mengetahui kepengurusan parpol yang sah sesuai dengan putusan Pemerintah.

Viktor Laiskodat, Ketua Fraksi NasDem mengatakan bahwa fungsi DPR sebagai pengawasan yang dapat memberikan masukan yang sifatnya rekomendasi. “Karena dalam Panja juga tidak ditemukan satu keputusan final yang sama antar seluruh fraksi. Sehingga segala masukan baik pro atau kontra dalam rekomendasi yang telah disampaikan kepada KPU, dan tentu KPU telah mencatat dan mempertimbangkan. Kita serahkan semuanya kepada kebijaksanaan KPU,” tegasnya.

Viktor yang menandatangani surat kepada Ketua KPU tersebut menghargai KPU dan mendukung kinerja KPU dalam menuntaskan tugas pilkada serentak. “Tak mudah itu melaksanakannya (pilkada serentak-red), jadi kita bersama ingin ajang demokrasi tersebut dapat diserahkan pelaksanaannya kepada KPU agar dapat independen dan berpijak kepada perundang-undangan,” tukasnya.

Syarif Abdullah Alkadrie, Sekretaris Fraksi NasDem yang juga anggota Komisi II memandang persoalan pilkada adalah persoalan bangsa dengan kepentingan yang lebih luas. “Jangan sampai persoalan internal partai justru meluas pada kepentingan yang lebih besar seperti pilkada,” ujarnya. Syarif melihat bahwa makna pemilu adalah menjamin berjalannya demokrasi, adanya sirkulasi pemerintahan, sehingga idealnya semua partai politik bisa menjadi peserta Pilkada.

“Namun KPU harus memutuskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanpa maksud mencampuri urusan internal partai lain, tapi sesuai aturan, parpol yang berhak mengajukan pasangan calon kepala daerah adalah yang kepengurusannya terdaftar dan sah menurut Menteri Hukum dan HAM.”

Sebelumnya, dalam Panja Pilkada terakhir, Pimpinan Komisi II yang diwakili Rambe Kamaruzaman yang berasal dari Fraksi Golkar membacakan rekomendasi panja. Usulan tersebut menyebutkan kubu pengurus di partai berkonflik yang diputuskan ikut pencalonan di pilkada berdasarkan putusan pengadilan yang inkrah sebelum pendaftaran pasangan calon. Jika putusan inkrah belum keluar dalam proses sengketa pengadilan, maka yang dipakai adalah putusan terakhir pengadilan yang sudah ada. (MCNasDem)