60HAMDHANI1.jpg

Hamdhani: Demi Swasembada Pangan, Babinsa Perangi Mafia Pupuk

Share with:


Jakarta – Pupuk bagi sektor pertanian adalah faktor pokok, apalagi jika dikaitkan dengan target swasembada pangan Indonesia. Namun masih banyak kendala yang mengganjal, sehingga realisasi rencana pemerintah bisa jauh panggang dari api.

Salah satunya keberadaan mafia pupuk. Akibatnya, harga pupuk menjadi mahal ditambah lagi kenyataan langkanya pupuk bersubsidi. Nah, persoalan itulah yang menjadi perhatian Hamdhani, anggota DPR RI Komisi IV, saat ditemui Kamis, (23/4) jelang Konferensi Asia Afrika pagi ini.

“Hal ini telah dibahas di komisi IV, kerisauan masyarakat tentang pupuk menjadi perhatian, terlebih lagi menjelang musim tanam nanti,” sebut Hamdhani yang juga anggota Fraksi NasDem.

Ia mengatakan bahwa DPR melalui komisi IV telah melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Petrokimia dan Pupuk Indonesia. Dari RDP itu juga disampaikan keluhan petani dari hampir seluruh propinsi dengan persoalan yang sama. “Memang, tugas pemerintah untuk memastikan pupuk subsidi organik atau anorganik seperti urea, ponstan, SP36, atau NPK tersedia,” tegasnya.

Agar dapat memerangi praktik mafia pupuk di daerah, Hamdhani mengapresiasi kehadiran Babinsa atau Bintara Pembina Desa yang saat ini telah diberdayakan menjadi Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) juga. “Selain untuk membantu penyuluhan petani, babinsa juga telah bekerja sama dengan intel dan aparat, sehingga dapat mendeteksi praktik-praktik penyelundupan pupuk,” ungkap legislator asal Kalimantan Tengah ini.

Praktik-praktik mafia pupuk umumnya bekerja sama dengan distributor yang menyalahgunakan wewenang. Pupuk subsidi yang harusnya diperuntukkan bagi petani dijual ke perusahaan besar. “Selain itu modusnya juga menaikkan HET (harga eceran tertinggi-red) ketika sampai di tangan petani, harga yang ditetapkan misalnya 90 ribu per sak, petani malah harus memberi dengan harga 125 ribu,” sesalnya.

Ia pun mengapresiasi Babinsa yang bekerja sama untuk menangkap pelaku mafia pupuk, seperti yang ditemukan di beberapa daerah seperti di Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Jambi, dan Jawa Timur.

Mengenai adanya keinginan dari PT Pupuk Indonesia yang disampaikan kepada Komisi IV untuk menaikkan HET, Hamdhani masih belum bisa menyetujui. “Walaupun ingin dinaikkan 200 rupiah, namun jika dikalikan dengan total kebutuhan petani seluruh Indonesia, itu nominal yang besar, lho. Sekarang kita ingin fokus terlebih dulu soal pengadaan dan distribusi. Jangan sampai ketika ada kenaikan, tapi ketersediaan pupuk di lapangan tak terjamin,” paparnya.

Hamdhani pun berkomitmen, Fraksi NasDem di Komisi IV ingin membantu pemerintah mewujudkan swasembada pangan terutama beras. “Untuk itu, segala kebijakan strategis yang menyangkut pra panen seperti pupuk dan benih wajib menjadi fokus pengawasan kita,” tegasnya mengakhiri.