37IMG_2639-PAKAI1.jpg

Demi Pemerataan Kesejahteraan, Pemekaran DOB Okika dengan Pendekatan Pelayanan

Share with:


Media Center, Jakarta –Kunjungan delegasi Forum Komunikasi Pembentukan Daerah Otonom Baru Okika ke Fraksi NasDem ditemui langsung Sulaiman Hamzah, Anggota Komisi IV dari Fraksi Nasdem. “Secara pribadi saya punya tanggung jawab moral atas apa yang diusung delegasi,” ujar wakil rakyat dari daerah pemilihan Papua ini. 

Delegasi FKP-DOB Okika mendatangi Fraksi NasDem dalam rangka menggalang dukungan agar pemerintah segera mewujdkan rencana pembentukan Kabupaten Okika, Pegunungan Tengah, Jayawijaya, Papua pada Jumat (17/4) lalu. Musa Mabel, ketua delegasi menyampaikan bahwa upaya timnya untuk mewujudkan Kabupaten Okika sudah dimulai sejak 2010. “Kami lalui perjuangan ini dari tahun 2010, secara swadaya kami berupaya melengkapi segala persyaratan yang ada di dalam peraturan perundang-undangan,” jelasnya. 

Di era pemerintahan sebelumnya, upaya FKP-DOB Okika sudah hampir berhasil. Lembaga pemerintah dan Legislator sebelumya juga sudah menyetujui untuk memberi rekomendasi agar pemekaran Kabupaten Okika dapat menjadi keputusan dalam prolegnas. Namun upaya tersebut terhenti karena moratorium pemekarang wilayah yang dicanangkan di era Presiden SBY. 

Dalam pertemuan dengan Sulaiman Hamzah, Musa Mabel memaparkan pentingnya dukungan Fraksi NasDem untuk mewujudkan Kabupaten Baru Okika. Ia memaparkan potensi ekonomi dan sumber daya alam yang dimiliki calon Kabupaten Okika. Sulaiman juga meyakinkan bahwa dengan kemandirian akan dapat lebih mensejahterakan masyarakat Okika.

Dalam kesempatan pertemuan ini juga, Musa Mabel menceritakan 15 orang tokoh PEPERA (Penentuan Pendapat Rakyat) yang memutuskan Papua bergabung dengan Indonesia, berada di calon Kabupaten Okika. Musa yang juga keturunan dari tokoh PEPERA menjelaskan “Kurulu, sebagai calon Ibu Kota Kabupaten Okika merupakan distrik yang telah berdiri sejak berdirinya Kabupaten Wamena, Jayawijaya. Kendati begitu, Kurulu, lanjutnya, kurang diperhatikan oleh pemerintah Kabupaten Jayawijaya. Hal inilah yang melatarbelakangi keinginan masyarakat untuk membentuk DOB Okika. 

Sulaiman mengatakan semangat masyarakat Papua adalah perubahan, dan hal ini sejalan dengan semangat Partai NasDem. Menurutnya, jangkauan pelayanan demi kesejahteraan bagi masyarakat Papua belum cukup merata. Dalam kerangka pemerataan jangkauan pelayanan inilah DOB Kabupaten Okika semestinya didukung. 

“Harapan Fraksi Partai NasDem dalam pemekaran wilayah adalah semakin terjangkaunya pelayanan kepada masyarakat, pendekatannya harus pendekatan pelayanan,” terang Sulaiman Hamzah. Ia juga meminta delegasi untuk dapat mengembangkan ekonomi khas masyarakat Pegunungan Tengah. “Beri saya masukan-masukan khusus terkait pengembangan perekonomian calon Kabupaten Okika, agar ada alokasi dari APBN,” katanya kepada delegasi. 

Sulaiman menyampaikan secara prinsip Fraksi NasDem akan mendukung upaya FKP-DOB Okika mewujudkan Kabupaten Okika. Ia juga menyampaikan akan meminta dukungan tertulis dari Fraksi NasDem agar pembahasan DOB Okika menjadi salah satu prioritas pembahasan di Komisi II DPR RI.  “Sebagai orang yang sangat mengenal Okika saya akan perjuangkan tuntutan DOB Kabupaten Okika ini sebagaimana mestinya,” ujarnya.

Syarif H. Alkadrie, Sekretaris Fraksi NasDem yang juga duduk di Komisi II, menyampaikan bahwa Komisi II  DPR RI sudah merencanakan pembahasan DOB 25 wilayah. “Akan ada pembahasan dari awal terhadap 22 usulan DOB  sisa DPR Periode Sebelumnya ditambah usulan DOB baru di era sekarang,” ungkapnya.

Syarif menyampaikan kembali bahwa niatan awal dari usulan DOB sudah seharusnya merupakan niat untuk mensejahterakan masyarakat. “Daerah yang diberi Otonom harus betul-betul memberikan manfaat bagi masyarkat,“ tegasnya. Ia menyebutkan Fraksi NasDem, sebelumnya juga sudah menerima tim usulan pemekaran Provinsi DOB Papua Barat Daya. 

“Sepanjang niatan pembentukan DOB adalah pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, NasDem akan dukung selama syarat-syarat di dalam peraturan Undang-undang terpenuhi,” tandas legislator asal Kalimantan Barat ini.