81DSC_05921.jpg

Jangan Ada Ego Sektoral Dalam Penanganan Bencana

Share with:


Rapat Dengar Pendapat antara Komisi VIII dengan BNPB, Dirjen Bina Marga, Dirjen Cipta Karya, dan BMKG yang membahas manajemen rekonstruksi dan rehabilitasi ditanggapi riuh anggota dewan. Pertanyaan seputar penanggungjawab pelaksana bertubi-tubi diajukan disamping masalah pembiayaan.

Tri Murny, anggota Komisi VIII Fraksi NasDem juga mempertanyakan kesiapan lembaga-lembaga penanggungjawab penanggulangan pasca bencana. Sejumlah lembaga yang dilibatkan pada penanggulangan pasca bencana diberi perhatian tersendiri oleh legislator dari Daerah Pemilihan Banten I ini. 

“Bagaimana BNPB menghindari ego sektoral kelembagaan dari masing-masing lembaga yang dilibatkan di tiap fase penanggulangan?” tanya Tri Murny kepada Dirjen Rekonstruksi Dan Rehabilitasi BNPB.

Banyaknya lembaga yang diberitanggung jawab untuk penanggulangan pasca bencana, menjadi kekhawatiran Tri Murny terkait efektifitas dan efisiensi pelaksanaan. Terlebih lagi masyarakat membutuhkan kecepatan dan ketepatan tindakan pemerintah dalam penanggulangan dampak bencana. Jangan sampai karena banyak lembaga terlibat malah jadi tumpang-tindih, atau malah saling lempar tanggung jawab yang malah merugikan masyarakat. “Masyarakat harus dilayani dan segera dibantu pulih dari bencana yang dialaminya” tegas Tri Murny.

Masalah ego sektoral dikemukakan Tri Murny menunjuk sejumlah contoh penanganan bencana yang dianggapnya masih sering tumpang tindih. Seperti dalam menangani bencana banjir dan longsor di Banten, bencana di Jember, di Brojonegoro. “Untuk menentukan jalur sungai yang perlu diperbaiki itu kewenangan BBWS (Balai Besar Wilayah Sungai) atau BWS (Balai Wilayah Sungai) harus jelas siapa, sehingga tidak jadi terbengkalai,” ia menyebut contoh.

Legislator asal Banten ini juga menaruh perhatian pada pengelolaan dan penyaluran bantuan pasca bencana. Menurutnya, perlu ada kejelasan lembaga yang mengelola dan menyalurkan bantuan-bantuan dari masyarakat. Terlebih lagi dengan masuknya lembaga internasional dan NGO (non government organization) luar negeri.

“Kita pernah punya pengalaman penanganan pasca bencana tsunami yang justru menimbulkan gejolak dan masalah karena kurang berjalannya manajemen pengelolaan, hal ini tidak boleh berulang,” ujarnya. Namun demikian ia juga mengingatkan jangan sampai dengan adanya struktur penanganan bencana malah membuat penanganan bencana menjadi birokratis. “Penanganan bencana harus cepat, tepat namun jangan melupakan aturan-aturan yang ada,” katanya.

“Yang terpenting dalam penanganan bencana dan pasca bencana adalah Masyarakat harus dapat terlayani, dan pelayanan untuk pengembalian kondisi sosial ekonomi masyarakat,” pungkasnya.(MCNasDem)