14CHAIRUL-MONA1.jpg

Choirul Muna : Maskapai Untuk Naik Haji Bisa Saja Bukan Garuda Indonesia Lagi

Share with:


Jakarta – Penyataan tersebut dilontarkan oleh Choirul Muna, anggota Komisi VIII yang juga anggota Panja BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) ketika ditemui sebelum rapat Panja dimulai, Gedung Nusantara II, Rabu sore (15/04). Hal ini terkait upaya Komisi VIII untuk mencarikan cara mengurangi biaya naik haji, namun tidak mengurangi kualitas pelayanan.

Choirul Muna dari Fraksi NasDem ini mengatakan bahwa komisinya akan memanggil Garuda Indonesia, Pertamina, biro perjalanan berikut dengan pembimbing haji, pihak asuransi, sekaligus juga perusahaan penerbangan asing seperti Saudi Airlines dan beberapa maskapai lainnya. “Kita harus bisa mencarikan cara mengurangi biaya naik haji ini, kan harga minyak sekaligus bahan bakar aftur sudah turun seiring terciptanya kesepakatan nuklir Iran,” urainya.

Pengasuh pondok pesantren Mambaul Hisan Magelang ini mengalkulasikan bahwa 40% dari keseluruhan biaya perjalanan haji adalah untuk transportasi. Ia juga mengungkapkan jika hingga saat pembicaraan mengenai penurunan biaya dengan pihak Garuda Indonesia masih alot. “Kalau tidak mau menurunkan ongkos jalan, ya sudah dilelang saja. Jadi semua maskapai seluruh dunia bisa berlomba-lomba menawarkan biaya yang kompetitif dan juga pelayanan yang lebih baik,” terangnya tegas.

Sebelumnya, komisi VIII telah melakukan kunker ke Arab Saudi untuk mengetahui persoalan menyangkut pelaksanaan haji, 5-11 April lalu. Dari kunjungan tersebut, Choirul Muna menemukan pula selisih harga pemondokan bagi jamaah Indonesia hingga 200 riyal per orang. “Diketahui dari Kementerian Agama, harga pemondokan 4800 riyal. Tapi ternyata harusnya hanya 4600 riyal per orang. Disparitas 200 riyal dikalikan jumlah jamaah tahun ini sekitar 160 ribu, ternyata bisa dihemat 1 trilyun rupiah itu,” bebernya lagi.

Fraksi NasDem, lanjut Choirul Muna benar-benar berkomitmen untuk memperjuangkan hak masyarakat yang ingin beribadah, dengan biaya yang lebih terjangkau dan pelayanan yang prima. “Jika harga dapat diturunkan maka rakyat yang selama ini telah bercita-cita naik haji dapat segera terwujud. Juga NasDem mendukung pembatasan haji cukup sekali, dan prioritas usia di atas 60 tahun beserta muhrim atau pendamping dapat didahulukan,” ucapnya.

Selanjutnya komisi VIII akan membentuk badan pengelola keuangan haji tersendiri, karena dana haji ini sangat besar. “Kita akan atur regulasi dan nomenklatur badan pengelola ini, sehingga dapat independen dan profesional mengelola dana masyarakat, dan mempermudah warga negara untuk beribadah,” pungkasnya. (MCNasDem)