44IMG_01301.jpg

Fraksi NasDem: Eksploitasi TKI di Laut, Menhub dan Menaker Harus Kerja Sama

Share with:


Jakarta – Irma Suryani Chaniago, anggota DPR RI Fraksi NasDem menyoroti maraknya kasus ekpoitasi anak buah kapal (ABK) asal Indonesia yang terjadi di laut lepas. Hal ini disampaikannya langsung kepada Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri dalam rapat kerja bersama Komisi IX di Nusantara 1, Senin (13/4) lalu.

Pasalnya, Irma memang telah bertemu dengan tiga serikat pekerja pelaut yang datang mengadukan persoalan ketenagakerjaan kepada Fraksi NasDem, 22 Januari lalu. “Serikat pekerja pelaut yang datang kepada Fraksi NasDem ini memberitahukan nasib kawan-kawan mereka yang dikirim oleh PJTKI, perizinan yang karut marut, dan sampai di luar negeri diperbudak dan dieksploitasi, jam kerja tak menentu, bahkan juga menerima tindak kekerasan, dan di-PHK sepihak,” terangnya prihatin.

Irma yang juga aktivis buruh ini melihat potensi eksploitasi dan perbudakan modern yang bakal dialami oleh TKI yang bekerja di laut bersama kapal asing. “Bahkan buku pelaut mereka pun palsu, sehingga mereka tak memiliki dokumen yang legal, sehingga ketika terjadi persoalan, tak tahu harus mengadu ke mana,” ungkap politisi yang berasal dari dapil Sumsel ini.

Dari data Migrant Care memang tercatat sepanjang tahun 2013-2014 terjadi peningkatan peningkatan kasus-kasus pelanggaran hak asasi buruh migran Indonesia yang bekerja sebagai pelaut. Mereka juga umumnya buruh yang tak berdokumen. Juga belum ada instrumen atau regulasi khusus untuk melindungi tenaga kerja yang bekerja di sektor kelautan, terutama di kapal-kapal penangkap ikan berbendera asing.

Untuk itu, Irma mengusulkan agar ada kerjasama antar dua kementerian untuk membuat tindakan preventif. “Seharusnya PJTKI yang akan membawa TKI kita, agen awak kapal itu wajib mengantongi 2 perizinan. Pertama dari Kementerian Perhubungan, baru setelah itu izin perusahaan TKI dari Kementerian Ketenagakerjaan,” usul Irma ketika ditemui Selasa pagi tadi.

Ia juga menyarankan agar Kemenaker tidak mengeluarkan izin terlebih dahulu bagi agen awak kapal jika tak ada izin dari Kemenhub. “Hal ini juga agar kedua kementerian dapat bekerja sama dan bertanggung jawab. Sehingga dapat meminimalisir kemungkinan TKI ini dieskploitasi dan dipekerjakan secara ilegal di laut,” tukasnya lebih lanjut.