69foto11.jpg

Pertemuan Presiden Joko Widodo dengan DPR, Fraksi NasDem Menghormati Hak Prerogatif Presiden

Share with:


Jakarta –Kedatangan Jhonny G. Plate saat itu mendadak. Setidaknya, begitulah yang dirasakan oleh awak Media Center Fraksi Nasdem, ketika menerima kehadiran Ketua Departemen Energi SDA dan Lingkungan Hidup DPP NasDem itu di ruangan redaksi lantai 23, Gedung Nusantara II, Komplek Senayan, pada Selasa (7/4/15) sore lalu.

Dengan mengenakan kemeja batik merah marun kombinasi putih, pria kelahiran Ruteng, Flores, 55 tahun yang silam itu, tiba-tiba sudah berada di depan pintu. Jhonny datang langsung menyapa. Namun dengan sigap, awak redaksi Media Center Fraksi Nasdem tak menyia-nyiakan kesempatan itu. Ya, Jhonny adalah sosok yang penting bagi Tim Media Center saat itu. Setelah sehari sebelumnya sibuk memburunya untuk mendapat keterangan terkait dengan kedatangan Presiden Joko Widodo ke DPR RI pada Senin, 6 April 2015 yang lalu.

Jhonny adalah salah seorang narasumber utama Media Center Fraksi Nasdem untuk mengetahui sikap Fraksi Nasdem atas momen penting tersebut. “Baiklah, karena ini Media Center Fraksi Nasdem, saya juga berkepentingan untuk menyampaikan beberapa informasi penting kepada kalian” ujarnya seraya tersenyum.

Jhonny mengatakan, demi terlaksananya rapat konsultasi dan konvensi ketatanegaraan antar dua lembaga negara, yakni eksekutif dan legislatif, Presiden Joko Widodo beserta beberapa menteri datang memenuhi undangan DPR.

Selama masa pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, pertemuan seperti ini sudah pernah terjadi. Yakni kedatangan para kepala pimpinan lembaga negara menemui Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalladi Istana Negara pada 14 Januari 2015 yang lalu. Kemudian kedatangan Presiden dan jajarannya ke DPR pada Senin kemaren.

Menurut Wakil Ketua Fraksi NasDem, Jhonny G Plate, dalam pertemuan tersebut Presiden meminta konvensi ketatanegaraan dan konsultasi lembaga ini dapat digelar setiap tiga bulan sekali. Pertemuan selanjutnya akan dilangsungkan kembali di Istana Negara. Jhonny mengatakan pertemuan kali ini berlangsung dalam suasana dan semangat kekeluargaan, serta kemitraan lembaga yang akrab namun tetap resmi.

Dalam kedatangan Presiden Joko Widodo ke DPR ini terdapat 3 poin utama, yakni memberikan penjelasan langsung kepada DPR alasan pembatalan pelantikan calon kapolri Budi Gunawan, kondisi faktual penanganan persoalan ekonomi Indonesia, serta implementasi pelaksanaan APBNP.

Presiden Joko Widodo menjelaskan aspek yuridis pembatalan pengangkatan Budi Gunawan. Mengingat pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri menimbulkan perdebatan di masyarakat dan demi menciptakan ketenangan serta pentingnya kepolisan, maka Presiden mengajukan nama calon Kapolri yang baru. Alasan sosiologis ini menjadi penting karena Presiden bertanggung jawab atas keamanan dan terciptanya suasana yang kondusif dalam masyarakat.

Jhonny G Plate menjelaskan bahwa Fraksi Nasdem menerima penjelasan tersebut. Sebab Presiden harus memastikan bahwa kapolri yang terpilih nantinya akan bertugas selaku kepala kamtibmas Indonesia.

Pertemuan itu berlangsung selama kurang lebih dua jam sejak pukul 11.00 WIB hingga pukul 14.15 WIB. Presiden didampingi beberapa menteri, di antaranya Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno dan Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

Pembahasan Kapolri
Jhonny G Plate mengungkapkan bahwa Nasdem meminta penjelasan Presiden tentang alasan pembatalan pelantikan Budi Gunawan, karena keputusan DPR sudah diparipurnakan. Meski begitu, lanjut Jhonny, sejak Presiden mengusulkan nama Budi Gunawan, walaupun urung dilantik, dan kemudian mengusulkan nama Badrodin Haiti, semuanya merupakan hak prerogatif Presiden yang dihormati oleh Partai NasDem.

Setelah pertemuan ini, terang Jhonny, Komisi III menindaklanjuti untuk melaksanakan tes uji kelayakan Badrodin Haiti, kemudian melaporkan hasilnya ke paripurna. Ada dua hal yang akan disampaikan, yaitu pembatalan pelantikan Budi Gunawan, dan sekaligus mengusulkan persetujuan Badrodin Haiti sebagai Kapolri untuk dibahas di paripurna.

Fraksi NasDem juga fraksi lainnya di DPR memberikan pandangan mengenai pemulihan nama baik Budi Gunawan. “Secara yuridis formal Budi Gunawan telah bebas dari status tersangka korupsi, dan ia memiliki hak perorangan sebagai warga negara juga sebagai seorang perwira tinggi kepolisian yang mesti dipulihkan nama baik dan martabatnya. Tidak saja sebagai pribadi, tetapi juga institusi, karena ia merupakan perwira tinggi bintang tiga. Untuk itu, dengan menempatkan Budi Gunawan di posisi yang secara strategis, diharapkan bisa mengembalikan nama baiknya. Posisi strategis itu artinya adalah posisi yang sejajar bintang 3 dengan Kapolri. Yaitu wakil Kapolri,” jelas Jhonny.

Presiden menanggapi bahwa wewenang dan tugas presiden adalah menunjuk dan melantik Kapolri, sedangkan DPR menyetujui pengajuan presiden. Sementara untuk penunjukan Wakapolri dilakukan melalui proses di Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti). Karenanya, Presiden menyerahkan urusan Wakapolri ini sebagai urusan internal Polri, sesuai dengan norma dan tata aturan di Indonesia.

Fraksi Nasdem menginginkan persoalan pengangkatan Kapolri inisegera diselesaikan di DPR-RI, karena sudah 3 bulan negeri ini tanpa Kapolri. Jika dibiarkan berlarut-larut, tentu saja berdampak pada kondisi kamtibmas, dan juga bisa menimbulkan demoralisasi institusi kepolisian. Banyaknya gejala yang berpotensi menimbulkan keresahan dalam masyarakat, semisal ancaman terorisme, pembegalan di jalanan, dll, perlu kendali polisi untuk memberantasnya.

Toh, kendati begitu, dalam kondisi apa pun, polisi tetap butuh komando yang jelas dari seorang kapolri. Selain itu yang tak kalah penting adalah peristiwa yang hendak dihelat pada bulan ini. Indonesia akan menyelenggarakan hajatan internasional, yakni Konferensi Asia Afrika yang tentu saja keamanan dan kelancarannya wajib terjamin.

Target Pembangunan dan APBNP 2015
Dalam mengukur keberhasilan kinerja pemerintah untuk hitungan satu tahun anggaran, sesuai UU APBNP 2015 diperlukan adanya target-target yang jelas. Menurut Jhonny, baru kali ini terjadi dalam sejarah UU APBN yang disertai dengan target yang dikuantifikasi secara jelas dan terukur. Target pembangunan tahun ini, tidak saja berdasarkan asumsi makro dalam postur APBN, tapi juga dibarengi target pembangunan yang terukur. Target ini ditentukan bersama dengan Menkeu, Bappenas, dan Gubernur BI.

Target-target untuk tahun 2015 ini di antaranya, penurunan tingkat kemiskinan sebesar 10,3%, pertumbuhan ekonomi sebesar 5,7% dengan asumsi dapat menyediakan 2 juta lapangan kerja, pengurangan angka pengangguran sebanyak 5,6%, Indeks pembangunan manusia sebesar 69,4 dengan metode penghitungan yang baru, serta pengurangan koefisien gini ratio dari 0,44 menjadi 0,40.

Target terukur ini menjadi titik tolak, sukses atau tidaknya program pembangunan kabinet Jokowi-JK. Sehingganya, tak hanya tentang daya serap anggaran saja, melainkan juga berbicara hal-hal mikro. Dengan adanya target ini, sebut Jhonny, akan menuntut dan menggenjot kinerja menteri kabinet, untuk mengejar target tahunan.

Perekonomian
Jhonny G. Plate mengingatkanbahwa kondisi saat ini masyarakat di daerah sangat kesusahan dengan naiknya harga-harga kebutuhan pokok, pendapatan rakyat menjadi kurang, ditambah lagi lapangan kerja yang terus merosot. Fraksi Nasdem meminta kepada Presiden supaya dana pembangunan segera digelontorkan agar dapat diserap dalam proyek pembangunan infrastruktur. Dengan demikian, maka akan dapat menyerap banyak tenaga kerja.

Demikian pula soal infrastruktur, sambung Jhonny, tentu saja diharapakan mampu mencapai tingkat pedesaan, kelurahan, dan kecamatan. Akibatnya akan ada stimulus pergerakan pembangunan di pedesaan dan kecamatan, yang mendorong terbukanyalapangan pekerjaan. Sehingga masyarakat dapat menaruh harapan terhadap program pembangunan pemerintah. “Dan Presiden menyambut baik masukan ini, dan akan dilakukan secepatnya,” ujar kader Nasdem dari Nusa Tenggara Timur itu.

Jhonny mencontohkan, pada kuartal 2 tahun iniAPBN sudah terserap sebanyak 18,5% walaupun masih untuk belanja rutin. Hal ini lebih baik dibandingkan dengan kuartal terakhir tahun 2014 yang hanya 15,6%. Di bulan April ini pula dana untuk kementerian dengan nomenklatur baru mulai dialirkan. Presiden pun, imbuh Jhonny, berjanji untuk memastikan setiap proses tender dan pelelangan bisa cepat selesai agar realisasi pembangunannya segera terealisasi.

Terkait soal melemahnya rupiah, Fraksi NasDem memandang punya sisi baik, yakni potensial membangkitkan gairah ekspor. Jika dilihat dari Juni 2011 hingga Maret 2015 telah terjadi pelemahan rupiah hingga 50%. Artinya, dalam 3,5 tahun, Indonesia telah gagal menyusun program-program untuk mendorong komoditas ekspor dengan baik. Untuk itu, Fraksi NasDem berpandangan bahwa Indonesia membutuhkan rupiah yang stabil, bukan rupiah yang kuat. Tidak masalah dengan equilibrium baru, namun rupiah mesti stabil agar prediksi perekonomian dan penganggaran pembangunan dapat terjaga.

Dengan begitu, Fraksi Nasdem meminta kepada Bank Indonesia agar dapat menjaga kestabilan rupiah. Bank Indonesia sebagai otoritas moneter memang tidak boleh diintervensi oleh pemerintah. Domain kerja pemerintah adalah mengurus kebijakan fiskal yang berjangka panjang. “Namun yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah menjaga kepercayaan masyarakat terhadap keberlangsungan program pembangunan ekonomi pemerintah,” pungkas pria yang juga menjabat sebagai Ketua Kelompok Fraksi XI itu.