87IMG_02131.jpg

Koalisi Nasional Organisasi Disabilitas

Share with:


Koalisi Nasional Organisasi Disabilitas

Koalisi Nasional Organisasi Disabilitas merupakan gabungan dari berbagai organisasi disabilitas seperti organisasi tuna rungu, tuna netra, tunawicara, perhimpunan jiwa sehat termasuk LBH Jakarta dan PSHK ini berkunjung ke Fraksi NasDem pada 23 Januari 2015. Koalisi ini menyampaikan masukan RUU Penyandang Disabilitas menjadi prioritas prolegnas 2015. Kunjungan ini disambut oleh Prof. Dr. Bachriar Aly, Kresna Dewanata Phrosakh, Drs. Taufiqulhadi, dan Hj. Trimurny.

Saat ini jumlah penyandang disabilitas di Indonesia sebanyak 37juta orang. Fraksi NasDem tentu sangat fokus terhadap penjaminan hak-hak penyandang disabilitas, karena setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama, dan pemerintah wajib untuk memastikan hak tersebut diatur di dalam regulasi. Karena di dalam konstitusi UUD 1945 pun diatur tentang itu.

RUU tentang Penyandang Disabilitas telah disiapkan sebagai RUU usul inisiatif DPR untuk menggantikan UU No 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat karena kurang mengakomodasi hak-hak kaum disabilitas. Apalagi Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas dengan membentuk UU No 19 Tahun 2011. Dan RUU tersebut sudah dimasukkan ke dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2015.

Perjuangan disabilitas tidak hanya pada satu sektor namun multisektor. Namun, di sektor politik misalnya ketika pemilu, kaum disabilitas masih sedikit menikmati hak politik. Seperti tidak ada jaminan akses memilih apalagi afirmasi berbentuk kuota keanggotaan partai dan pencalonan atau kursi. Padahal Indonesia telah ikut dalam Convention on The Right of Persons with Disabilities (CRPD) Resolusi PBB No. 61/106 tahun 2006, dan telah diratifikasi DPR bersama Pemerintah Indonesia pada 18 Oktober 2006. Kemudian langsung ditindaklanjuti dengan UU No. 19 tahun 2011 tentang Pengesahan CRPD pada 10 November 2011. Hal ini menunjukkan perjuangan kaum disabilitas untuk bisa mendapatkan hak azasinya tanpa diskriminasi harus benar-benar diatur di dalam produk perundang-undangan yang dibahas di DPR.