66c11.jpg

Aliansi Masyarakat Sipil Anti Trafficking NTT

Share with:


Aliansi ini mengadukan persoalan trafficking yang sangat mengkhawatirkan di NTT, pada 22 Januari 2015 ke Fraksi NasDem DPR-RI. Kunjungan ini disambut oleh Irma Suryani Chaniago, anggota Komisi IX. Kasus trafficking yang banyak menimpa anak-anak di bawah umur dan perempuan dari berbagai kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) ini banyak berakhir sebagai pekerja paksa, pekerja ilegal, dan pekerja seks komersil di berbagai daerah di Indonesia juga di luar negeri. Tidak sedikit korban trafficking itu adalah perempuan di bawah umur yang kemudian disiksa sampai mati oleh majikannya.

Irma Chaniago yang duduk di komis IX memang fokus pada perlindungan tenaga kerja. Karena banyak korban trafficking umumnya ditipu para perekrut tenaga kerja yang disebar oleh sejumlah Perusahaan Pengerah Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) ke kampung-kampung. Kepada para korban yang umumnya masih di bawah umur, para perekrut maupun pengelola PJTKI memberikan janji muluk-muluk, di antaranya tawaran gaji menggiurkan, agar bersedia disalurkan sebagai pekerja ke luar negeri atau ke daerah lain. Namun, setelah dikirimkan ke daeah/negara tujuan, para TKI/TKW diperlakukan layaknya budak, bahkan tidak sedikit yang meregang nyawa.

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan provinsi dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) nomor satu di Indonesia. Padahal sebelumnya daerah ini tidak pernah masuk dalam daftar sepuluh besar daerah asal penyumbang korban TPPO. Beberapa kasus, seperti kasus Nirmala Bonat yang mengalami siksaan luar biasa oleh majikannya di Malaysia, Wilfrida Soik yang nyaris dihukum mati di Malaysia, atau penyekapan sejumlah TKI asal NTT di Medan yang menyebabkan dua orang meninggal dunia. Demikian pula penyekapan dan tindakan kekerasan terhadap TKI/TKW asal NTT di Pulau Batam, Kepulauan Riau, serta banyak lagi kasus serupa.

Penyekapan, kekerasan fisik, bahkan pembunuhan terhadap TKI/TKW NTT sering terjadi dan telah berlangsung selama bertahun-tahun, namun kasus-kasus tersebut tak pernah tuntas. Tidak ada keseriusan Kepolisian Daerah (Polda) NTT dan Pemerintah Provinsi NTT untuk menuntaskan kasus tersebut. Pun tercium adanya dugaan kerjasama antara oknum perwira di Polda NTT dengan para PJTKI. Kini muncul kecurigaan masyarakat dan sejumlah lembaga swadaya masyarakat di NTT bahwa ada mafia hukum yang memperjualbelikan kasus, tak terkecuali kasus-kasus terkait pengiriman TKI/TKW illegal ke luar NTT.

Maraknya perdagangan manusia di Nusa Tenggara Timur (NTT) disinyalir lantaran kemisikinan yang melanda wilayah bagaian timur Indonesia itu. Modus yang dilakukan, seperti yang dialami Wilfrida Soic, jadi putus sekolah, upaya luar biasa dari calo yang terorganisir untuk merayu mereka, diajak ke luar negeri, tanpa membawa dokumen apa pun yang mayoritas di bawah umur untuk dibuatkan paspor di jakarta. Seperti kasus Wilfrida yang masih berumur 17 tahun kala itu, ia tidak lulus hanya kelas 4 SD, dibuatkan dokumen di Jakarta, kemudian modus pemberangkatannya juga sangat terorganisir, dari NTT, Jakarta-Batam, Batam-Singapura, Singapura-Johor, dan Johor-Kelantan.

Yang lebih mengkhawatorkan, kasus human trafficking ini melibatkan tidak hanya calo yang ada di wilayah NTT namun juga sindikat internasional. Sehingga pengungkapan kasus human trafficking sangar rumit. Selain itu juga sulit mengungkapkan kasus karena diduga dibekingi oleh oknum kepolisian, karena ternyata kasus human trafficking ini sudah berpuluh-puluh tahun. Misalnya saja seperti kasus Brigpol Rudy Soik penyidik Direktorat Kriminal Khusus Polda Nusa Tenggara Timur yang mengadukan atasannya, Kombes Pol Mochammad Slamet, ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Komisi Ombudsman atas dugaan terlibat dalam kasus trafficking atau perdagangan manusia. 

Rudy melaporkan atasannya itu terkait perintah atasannya yang menjabat sebagai Direktur Kriminal Khusus untuk menghentikan penyidikan kasus 26 dari 52 calon tenaga kerja Indonesia (TKI) ilegal di Kota Kupang pada Januari 2014 yang ditangani oleh Rudy bersama enam orang rekannya. Apa yang dilakukan oleh Rudy Soik sesungguhnya merupakan pemecah kesunyian, hanya saja ia kemudian ia dikriminalisasi, dilaporkan ke komite etik kepolisian, divonis penjara, dan dipecat.

Kondisi ini kemudian dilaporkan oleh aliansi dengan harapan, fraksi NasDem dapat menyerap aspirasi ini dan menjadi fokus kerja di komisi yang terkait persoalan ini. Kenyataan human trafficking ini menjadi pekerjaan rumah yang harus dapat diselesaikan oleh pemerintah, eksekutif bersama legislatif juga yudikatif untuk bersinergi. Juga untuk mengungkap dan mengawasi kemungkinan terlibatnya oknum-oknum pemerintahan dan kepolisian yang telah menggadaikan hati nuraninya.